Berita

Jakarta - Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Sinergi Untuk Ibu Hamil (Pandu Kasih) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, mendukung program pemerintah secara nasional dalam menangani stunting.

Disampaikan oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kota Bontang, Sudi Priyanto, inovasi Pandu Kasih pada prinsipnya ditujukan untuk memudahkan ibu hamil dalam memiliki dokumen kependudukan sehingga dapat lebih leluasa dalam mengakses berbagai layanan kesehatan.

“Pandu kasih dilatarbelakangi adanya ibu hamil yang tidak memiliki dokumen kependudukan sementara beberapa layanan kesehatan seperti pelayanan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan memerlukan dokumen kependudukan tersebut,” ujar Sudi di acara Ngopi Bareng Dukcapil, TV Desa, Jumat (19/03/2021).

Read more: Inovasi Pandu Kasih Disdukcapil Bontang Dukung Program Pemerintah Cegah Stunting

 JAKARTA, news.okezone.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan, tahun 2018 seluruh penduduk Indonesia akan mengunakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) elektronik.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, angka kejahatan semakin terus meningkat, oleh karenanya jika warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki e-KTP sangat mudah melakukan kejahatan.

"Paling lambat kami menginginkan 2018 itu seluruh WNI yang berhak memiliki KTP sudah terdata secara sistematis dan terpadu. Yang akhirnya WNI kalau mau berbuat kejahatan pasti ditangkap," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga mengaku, belum lama ini dia mengetahui jika ada pembobol bank swasta memiliki KTP sebanyak 150 buah.

Akibatnya, dampak dari memiliki KTP yang banyak itu, pembobol bank tersebut lama tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya, jika sudah memiliki e-KTP kepolisian akan lebih mudah mencari data.

Read more: 2018, Mendagri Targetkan Penduduk Indonesia Punya e-KTP

[JAMBI] Sekitar 23.475.000 orang penduduk  Indonesia belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mereka sebagian besar berada di daerah-daerah terpencil seperti di wilayah pesisir dan pegunungan.

Demikian Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Zudan Arif Fakrulloh kepadaSP seusai memimpin serah terima jabatan Gubernur Jambi dari Penjabat Gubernur Jambi, Irman kepada Gubernur Jambi yang baru, Zumi Zola dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar di rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (16/2).

Read more: 23 Juta Penduduk Belum Miliki e-KTP

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rapat koordinasi (rakor) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), ditetapkan bahwa KPU RI akan menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari pemerintah pada Tanggal 3 (Tiga) Juni 2015, Selasa (17/3).

Read more: 3 Juni 2015 KPU Terima DP4 Pilkada

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Data terbaru UNICEF 2013 dikutip dari laporan Every Child’s Birth Right menjelaskan bahwa dari sekitar 652 juta anak balita di seluruh dunia sepertiganya atau 230 juta jiwa tidak memiliki akta lahir.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah pemimpin global dalam melakukan pendataan anak dan status kesehatannya yang sangat penting. Mereka juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

"Hidup dan mati anak-anak ini tidak pernah diketahui oleh pemerintah pembuat keputusan yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka," kata Asteria Aritonang, Campaign Director World Vision Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

World Vision Indonesia adalah mitra World Vision  lembaga swadaya masyarakat internasional  yang memberikan perhatian terhadap anak-anak.

Bagaimana di Indonesia?  Laporan terbaru Unreached and Uncounted  dari World Vision mengacu Susenas 2012  terdapat 50 juta anak yang tidak dicatat kelahirannya. Mereka adalah anak-anak tanpa pencatatan kelahiran dan kematian, ibu dan anak yang meninggal saat persalinan.

Read more: 50 JUTA ANAK DI INDONESIA TIDAK TERCATAT KELAHIRANNYA