Berita

 

 

 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan  ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

 

Read more: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah terus memaksimalkan pemanfaatan KTP elektronik (e-KTP)  untuk melacak pelaku berbagai tindak kriminal, di antaranya kejahatan narkoba.

Walaupun di sejumlah daerah masih kesulitan menerapkan KTP elektronik, tapi pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sehingga semua masyarakat di Indonesia akan memiliki identitas yang berlaku secara nasional.

Read more: PECANDU NARKOBA BISA DILACAK DENGAN E-KTP

Umum

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP.

Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Read more: PROGRAM PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Bontang (DKPS). Sehubungan dengan dilantiknya pejabat baru di linkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang oleh Walikota Bontang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dilaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Acara yang dilangsungkan di kantor Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ini dipimpin langsung oleh Bpk Asmudin Hamzah selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang.

Dalam acara ini dilakukan serah terima jabatan sebagai berikut :

Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru
Kepala Dinas Drs. H. Sukardi HS Drs.H. M. EDISON A, MM
Sekretaris H. Ahmad Yani. Y, S.Sos, M.Si. Drs. ARSUL SANI
Kasi KK & KTP - MASRIAH, S.Sos
Kasi Perkawinan,Perceraian & Pengakuan, Pengesahan Anak DRS. ZAINUDDIN, M.SI AGUSWATI, SE

 28082013(in)

 

ABG Boleh Rekam e-KTP

Jumat, 16 Agustus 2013 - 08:17:33 

BALIKPAPAN - Perekaman data e-KTP oleh Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan telah mencapai 92,06 persen. Dari target yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebanyak 391.544 jiwa perekaman data e-KTP, Disdukcapil Balikpapan telah melakukan perekaman data 360.441 jiwa. 

Read more: ABG Boleh Rekam e-KTP