Penerapan SIAK Mutlak Dilakukan
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: Artikel
- Published: 21 August 2013
- Created: 21 August 2013
- Hits: 1535

JAKARTA--Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Maliono Mawar, menegaskan bahwa Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mutlak harus dilakukan di berbagai daerah. Program tersebut harus dilakukan oleh dinas tersendiri.
"Penerapan SIAK tidak bisa ditawar lagi," kata Maliono dalam dalam seminar 'Persiapan Data Penduduk Menyongsong KTP Chip dan Biometric', Senin (7/12). Jika pemerintah daerah belum melaksanakan SIAK, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak bisa diterbitkan.
Pemerintah Inggris Memperbarui Fitur KTP dan Paspor Elektronik
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Berita
- Category: Kependudukan
- Published: 21 August 2013
- Created: 21 August 2013
- Hits: 6739

Pemerintah Inggris akan meningkatkan keamanan chip dan personal identity number (PIN) dalam kartu tanda penduduk dan paspor elektroniknya. Fitur baru yang dikembangkan ini berupa peningkatan kemanan verifikasi identitas serta pemanfaatannya bagi untuk melakukan ragam transaksi.
Read more: Pemerintah Inggris Memperbarui Fitur KTP dan Paspor Elektronik
Penyerahan Asuransi Jiwa
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Berita
- Category: Singkat
- Published: 21 August 2013
- Created: 21 August 2013
- Hits: 4474
Bontang-(DKPS). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (DKPS) pada tanggal 1 April 2010 menyerahkan asuransi jiwa kepada 7 orang ahli waris. Penyerahan yang dilaksanakan di Kantor DKPS Kota Bontang yang beralamat di Jl. Pattimura No.5 Kota Bontang ini langsung dilakukan oleh pihak asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang didampingi oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.(in)
PENGUMUMAN
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Berita
- Category: Pengumuman
- Published: 21 August 2013
- Created: 21 August 2013
- Hits: 4018
SEBAGAI PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2008, DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :
- SANKSI ADMINISTRATIF : SETIAP PENDUDUK DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA APABILA MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN PERISTIWA PENTING PALING BANYAK 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH).
- KETENTUAN PIDANA :
- SETIAP PENDUDUK YANG DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN SURAT DAN/ATAU DOKUMEN KEPADA INSTANSI PELAKSANA DALAM MELAPORKAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- SETIAP ORANG YANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGUBAH, MENAMBAH ATAU MENGURANGI ISI ELEMEN DATA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
Terbaru
Banyak dibaca
KONTAK PENGADUAN
Link Internal
Link Eksternal
Statistics
- Articles View Hits
- 940716