MA dan Kemenag Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

Details

Written by Ibnu Nugroho

Category: Berita

Published: 04 December 2017

Created: 04 December 2017

Hits: 15304

User Rating: 0 / 5

Jakarta – Kedua lembaga, Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Agama (Kemenag), menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Dukcapil di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (09/11/2017). 

Kerjasama Kemendagri dengan MA dituangkan melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam Lingkup Tugas MA. 

Selain itu, kerja sama dengan MA juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el dalam layanan pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dan selain Islam. 

Kerjasama melalui MoU dilakukan antara Mendagri yang diwakili Plt. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dengan perwakilan Ketua MA. 

Sedangkan kerjasama melalui PKS dilakukan antara Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) MA. 

Read more: MA dan Kemenag Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

JADI DAERAH PERCONTOHAN, DISDUKCAPIL BONTANG : 55.240 ANAK DI BONTANG AKAN MEMILIKI KIA

Details

Written by Peter Noviandy

Category: Berita

Published: 02 March 2016

Created: 02 March 2016

Hits: 6987

User Rating: 0 / 5

Senin, 29 Februari 2016 Jam: 19:29:19 WIB

Kepala Bidang Disdukcapil Bontang, Eka Dedi Anshariddin (foto :Ndi)

EKSPOS KALTIM Bontang- Peraturan menteri No.2 tahun 2016 tentang kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga Negara.

Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Eka Dedi Anshariddin saat ditemui dikantornya, Senin (29/2/16)  Mengatakan, dari data yang dirilis pihak Disdukcapil terdapat 55.240 jiwa yang akan dibuatkan KIA pada April mendatang.

data kami terdapat jumlah yang cukup besar, yakni sekitar 55.240 anak, data tersebut sudah termasuk usia 0 sampai 16 tahun,”terang Eka.

Read more: JADI DAERAH PERCONTOHAN, DISDUKCAPIL BONTANG : 55.240 ANAK DI BONTANG AKAN MEMILIKI KIA

KTP-el Berlaku Seumur Hidup

Details

Written by Peter Noviandy

Category: Berita

Published: 01 February 2016

Created: 01 February 2016

Hits: 6805

User Rating: 0 / 5

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup.Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya.

Read more: KTP-el Berlaku Seumur Hidup

Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

Details

Written by Peter Noviandy

Category: Berita

Published: 27 January 2016

Created: 27 January 2016

Hits: 7233

User Rating: 0 / 5

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.  

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. 

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Read more: Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui