Antisipasi Kejahatan, Kemendagri Gabungkan E-KTP dan Bank

Details: Written by Peter Noviandy; Category: Berita; Published: 08 July 2015; Created: 08 July 2015; Hits: 1348

User Rating: 0 / 5

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa perusahaan perbankan terkait dengan penggunaan elektronik kartu tanda penduduk di sistem mereka. Nota itu ditandatangani sendiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo bersama lima perbankan tersebut.

Nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani berisi tentang kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan e-KTP antara Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada 2014 lalu.

Lima perusahaan perbankan yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendagri tersebut adalah Bank SinarMas, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BTPN. Selain itu ada satu perusahaan lagi yang ikut menandatangani nota tersebut, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kredit PT Pefindo."Bukan kami yang memilih bank tersebut tapi mereka yang mengajukan diri. Saya harap semua bank nanti siap," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Selasa (7/7).

Mendagri: Pelayanaan e-KTP, Pemda Harus Jemput Bola

Details: Written by Peter Noviandy; Category: Berita; Published: 08 July 2015; Created: 08 July 2015; Hits: 1431

User Rating: 0 / 5

Ditulis Pada 08 Juli 2015 20:16 WIB

Jakarta, Indopos.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melayani secara aktif seluruh warganya.

Hal ini berkaitan dengan distribusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang maasih belum optimal. Tjahjo bahkan meminta Pemda untuk menggunakan sistem jemput bola agar semua warga negara Indonesia (WNI) terlayani e-KTP.

Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi

Details: Written by Ibnu Nugroho; Category: Berita; Published: 03 July 2015; Created: 03 July 2015; Hits: 1311

User Rating: 0 / 5

Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi

Jumat, 03 Juli 2015 09:09:21 | Berita Kemendagri | (79 view)

Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri untuk saling berkoordinasi dalam rangka sinkronisasi atau pemutakiran data pemilih.

“Perlu berkoordinasi sehingga bisa menjamin hak pemilih,” ujar Masykuridin dalam diskusi bertajuk “Daftar Pemilih Pilkada dan Ancaman Hak Konstitusional” di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (2/7).

Kedua institusi ini, kata Masykuridin tidak boleh saling mengklaim data yang lebih valid sehingga berdampak pada hilangnya hak konstitusional pemilih. Mendagri dan KPU, katanya harus saling bekerja sama dalam rangka melengkapi data pemilih. "Jangan sampai gara-gara saling mengklaim mana yang lebih valid, mengakibatkan warga tidak masuk dalam data pemilih," katanya.

Lebih lanjut, Masykurudin mengharapkan KPU dari tingkat pusat sampai daerah memiliki websiteuntuk memberikan informasi-informasi seputar pilkada serentak. Website tersebut, memudahkan publik mengetahui informasi data pemilih, tahapan pilkada, dan berbagai kegiatan KPU di daerah. “Mereka bisa mengakses data dan kegiatan KPU di daerah sehingga dapat menjamin transparansi dan integritas pilkada serentak,” terangnya.

Data JPPR menunjukkan sekitar 106 dari 269 daerah belum memiliki website resmi. “Mereka me-link ke web KPU pusat sementara dalam web KPU Pusat tidak tersedia data-data per kabupaten kota. KPU pusat perlu mendorong daerah-daerah tersebut membuat website resmi,” imbuhnya.

Sumber :beritasatu.com

Kemendagri Targetkan Tiap Anak Indonesia Punya Akta Kelahiran

Details: Written by Ibnu Nugroho; Parent Category: Pencatatan Sipil; Category: Artikel; Published: 03 July 2015; Created: 03 July 2015; Hits: 457

User Rating: 0 / 5

Kemendagri Targetkan Tiap Anak Indonesia Punya Akta Kelahiran

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan pihaknya menargetkan setiap anak Indonesia harus mempunyai akta kelahiran.

"Hal ini karena memiliki akta kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia," kata Zudan kepada Antara setelah pelantikan dirinya dan 10 pejabat eselon satu lainnya di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut dia, hal ini menjadi salah satu prioritas utama Kemendagri karena menurutnya baru 60 persen anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran.

Padahal idealnya, lanjut dia, setiap bayi yang lahir harus langsung tercatat dalam akta, yang juga berguna sebagai data kependudukan.

"Karena itulah saya akan berusaha keras agar ini bisa terwujud dengan melanjutkan program dari dirjen sebelumnya yang sudah cukup baik," katanya.

Selain akta lahir, dia menjanjikan dua hal penting lain yang akan dituntaskan sesegera mungkin, yaitu percepatan pelayanan KTP elektronik (e-KTP) dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan yang bekerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai maupun pihak imigrasi.

"Saat ini, keberadaan KTP elektronik sangat membantu karena bisa merekam semua data penting warga. Selain itu juga tidak ada data ganda, seperti saat sebelum e-KTP," tuturnya.

Pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik 11 pejabat eselon satu atau pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu dilakukan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/M Tahun 2015 dan Nomor 102/M Tahun 2015.

Mereka yang dilantik adalah Soedarmo sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Agung Mulyana sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Reydonnyzar Moenoek sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Zudan Arif Fakrullah sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, Didik Suprayitno menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Suhajar Diantor sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Nuryanto sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Hamdani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Irman sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.