PEMERINTAH PESIMIS PILKADA 2015 GUNAKAN E-VOTING
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 04 November 2014
- Created: 04 November 2014
- Hits: 2030
User Rating: 0 / 5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penggunaan sistem pemungutan dan penghitungan elektronik pada Pilkada tahun 2015 masih sulit diwujudkan. Sebab masih diperlukan secara teknis dan kesiapan infrastruktur dalam penggunaan E-Voting dalam Pilkada.
Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan pemerintah tetap siap mendukung dan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menggunakan sistem pemungutan elektronik (e-voting) atau penghitungan elektronik (e-counting).
"Terkait teknis kita perlu duduk bersama dulu untuk mencari alternatif terbaik. Perlu kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi apakah sistem e-voting atau e-counting bisa diterima," jelasnya, Ahad (2/11).
Meski sistem pemungutan dan penghitungan elektronik sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak, menurut Irman, faktor kesiapan daerah jauh lebih penting. Yakni menyangkut kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat.
"Kalau sistemnya mungkin bisa disiapkan, tapi apakah infrastruktur untuk semua daearh sudah siap. Daerah pedalaman gimana, listriknya gimana, daerah pegunungan gimana," katanya.
Irman melanjutkan, Kemendagri sebenarnya telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beberapa simulasi e-voting dan e-counting telah dilakukan. Misalnya proyek percontohan di Kabupaten Jembrana, Bali.
"Tapi itu baru tingkat desa, untuk pemilihan kepala desa. sangat sederhana, berbeda jauh dengan pilkada yang lingkupnya lebih luas," katanya.
Karena itu, pemerintah menurutnya lebih menyarankan dilakukan simulasi setingkat pilkada di beberapa daerah percontohan terlebih dahulu. Misalnya memilih daerah perkotaan yang infrastruktur dan sumber daya manusianya bisa disiapkan dengan cepat. Selain itu, daerah perkotaan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi lebih tinggi.
Dengan mengambil beberapa daerah sebagai pilot project, menurutnya, baru bisa dilakukan evaluasi apakah pemilu elektronik bisa diterapkan secara nasional. "Rencana kami, diprioritaskan dulu untuk kota atau kabupaten yang sudah maju. Kalau sekaligus semuanya tahun depan, saya kira belum bisa," katanya.
MENKO PUAN MINTA KEMENDAGRI STOP E-KTP SEMENTARA UNTUK DIEVALUASI
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Parent Category: Kependudukan
- Category: EKTP
- Published: 04 November 2014
- Created: 04 November 2014
- Hits: 1021
User Rating: 0 / 5
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta Kemendagri menghentikan sementara pembuatan e-KTP guna mencocokkan data penerima program 'kartu sakti' Jokowi-JK. Menurut Puan, efektifitas e-KTP perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan.
"Dalam sidang kabinet saya minta Pak Mendagri sampai hari ini e-KTP distop dulu untuk dievaluasi berjalan baik atau tidak, setelah itu diteruskan lagi. Itu untuk validitas data-data keluarga (penerima KIP, KIS dan KKS)," ujar Puan saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).
Puan mengatakan sampai dengan hari ini pihaknya masih menggunakan data penerima kartu-kartu itu dari BPJS.
"Sampai hari ini pakai data BPJS. Tapi dalam rakor kemarin saya minta Mendagri melakukan pembaruan data sesuai e-KTP yang ada," pungkas perempuan yang mengenakan terusan kebaya berwarna cokelat itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi hari ini resmi sudah meluncurkan 3 kartu dalam rangka merealisasikan Program Keluarga Produktif. Ketiga kartu yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu diluncurkan di 5 kantor pos yang tersebar di Jakarta.
"Saya minta Mendagri dalam penyalurannya saat presiden launching KIP, KIS dan KKS, kita tes apakah di kantor pos bisa mencairkan kartunya sesuai yang kita harapkan begitu juga di bank Mandiri," terangnya.
Ke depannya, puteri Megawati Soekarnoputri ini bersama jajaran kementerian di bawahnya akan melakukan monitoring ketat terhadap penyaluran 'kartu sakti' tersebut agar tepat sasaran.
Sumber: detiknews.com
Fungsi eKTP Seharusnya Bisa Lebih Canggih
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 14 October 2014
- Created: 14 October 2014
- Hits: 3760
User Rating: 0 / 5
 |
Saya memang belum pernah tinggal di Amerika, Australia maupun negara-negara maju yang telah menerapkan Kartu Identitas Tunggal untuk segalah urusan. Bukan saja di Amerika, ternyata negara tetangga kita Malaysia juga sudah menerapkan sistem ini sejak lama. makanya untuk data urusan kependudukkan dan jaminan sosial mereka lebih rapi ketimbang kita disini. |
| KTP Amerika sumber gambar |
PAMERAN PEMBANGUNAN 2014
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Parent Category: Berita
- Category: Kegiatan Disdukcapil Bontang
- Published: 09 October 2014
- Created: 09 October 2014
- Hits: 1999
User Rating: 0 / 5
KUNJUNGI.. STAND PAMERAN EXPO 2014 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
DI LAPANGAN BESSAI BERINTA (LANG-LANG) KOTA BONTANG MULAI TANGGAL 08 - 12 OKTOBER 2014.
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Kependudukan
- Published: 01 October 2014
- Created: 01 October 2014
- Hits: 23945
User Rating: 0 / 5
Lampiran Keputusan Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang
Nomor :40/DKPS.1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014
STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG TAHUN 2014
BAB I
| A. | PENDAHULUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | Latar Belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwaberdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan public sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan.atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan public. Berbicara penyelenggara pelayanan public, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan public sehingga secara written rule wajib menyusun standar pelayanan public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki domain fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah, dan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan standar pelayanan public. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang penilaian kinerja unit pelayanan public, bahwa standar pelayanan dan maklumat pelayanan dan sistem, mekanisme dan prosedur merupakan point-point penting yang menjadi benchmark dalam pengukuran kinerja pelayanan public. Dimana masing- masing bobot dapat dkita lihat pada tabulasi data berikut:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| III. | Berdasarkan regulasi tersebut, standar pelayanan public unsur pengukuran yang memiliki bobot terbesar dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Disamping tugas utama adalah dalam rangka mempermudah jalur pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama anatara peyelenggara dengan masyarakat melalui perwakilan tokon mayarakat. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. | Berdasarkan hal tesebut sehingga dalam penyusunan standar Pelayanan Publik penyelenggara ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) wajib mengikutsertakan masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat proses penyusunan standar pelayanansehinggaPelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai aturan yang sudah disepakati bersama. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V. | Disamping hal tersebut unsur yang lain juga memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan pencapaian aspek pelayanan yang berbasis pada excellent servise dengan kemampuan penyelenggara.Sehingga perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja penyelenggara tersebut berada. | |||||||||||||||||||||||||||||||
