E- KTP MOBILE JANGKAU MASYARAKAT BONTANG KUALA
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Parent Category: Berita
- Category: Kegiatan Disdukcapil Bontang
- Published: 17 November 2014
- Created: 17 November 2014
- Hits: 1049
User Rating: 0 / 5
KEMENDAGRI JAMIN AKURASI E-KTP
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 10 November 2014
- Created: 10 November 2014
- Hits: 2165
User Rating: 0 / 5
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Afriadi S. Hasibuan, menjamin keakuratan tersebut dengan sistem akurasi yang ada sekarang.
Dalam rapat, Afriadi memaparkan empat alat akurasi data yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu foto, tanda tangan, rekaman sidik jari, dan rekaman iris mata. Dari keempat alat tersebut, rekaman sidik jari dan rekaman iris mata dianggap sebagai senjata andalan dalam pengakurasian data.
"Dari kedua cara tersebut, tidak mungkin orang memanipulasi data. Soal ini kami jamin data e-KTP pasti akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan BPS, lembaga lain harus komunikasi dengan kami," ujar Afriadi..
Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tetap ingin memantapkan keakuratan data tersebut.
"Perlu segera ada pertemuan dengan KPU terkait Pilkada. Data harus akurat," kata Tjahjo Kumolo di akhir rapat. (pit)
REKAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (SIAK)
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Published: 06 November 2014
- Created: 06 November 2014
- Hits: 399
User Rating: 0 / 5
REKAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
(SIAK)
| TAHUN | JUMLAH | USIA <=18 TH |
| 2007 | 4.135 | 3.011 |
| 2008 | 6.434 | 5.318 |
| 2009 | 7.689 | 6.291 |
| 2010 | 7.362 | 5.447 |
| 2011 | 30.501 | 6.521 |
| 2012 | 5.812 | 4.511 |
| 2013 | 4.645 | 4.438 |
| 2014 | 5.207 | 3.947 |
| TOTAL | 71.790 | 39.488 |
PEMERINTAH PESIMIS PILKADA 2015 GUNAKAN E-VOTING
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 04 November 2014
- Created: 04 November 2014
- Hits: 2156
User Rating: 0 / 5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penggunaan sistem pemungutan dan penghitungan elektronik pada Pilkada tahun 2015 masih sulit diwujudkan. Sebab masih diperlukan secara teknis dan kesiapan infrastruktur dalam penggunaan E-Voting dalam Pilkada.
Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan pemerintah tetap siap mendukung dan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menggunakan sistem pemungutan elektronik (e-voting) atau penghitungan elektronik (e-counting).
"Terkait teknis kita perlu duduk bersama dulu untuk mencari alternatif terbaik. Perlu kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi apakah sistem e-voting atau e-counting bisa diterima," jelasnya, Ahad (2/11).
Meski sistem pemungutan dan penghitungan elektronik sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak, menurut Irman, faktor kesiapan daerah jauh lebih penting. Yakni menyangkut kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat.
"Kalau sistemnya mungkin bisa disiapkan, tapi apakah infrastruktur untuk semua daearh sudah siap. Daerah pedalaman gimana, listriknya gimana, daerah pegunungan gimana," katanya.
Irman melanjutkan, Kemendagri sebenarnya telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beberapa simulasi e-voting dan e-counting telah dilakukan. Misalnya proyek percontohan di Kabupaten Jembrana, Bali.
"Tapi itu baru tingkat desa, untuk pemilihan kepala desa. sangat sederhana, berbeda jauh dengan pilkada yang lingkupnya lebih luas," katanya.
Karena itu, pemerintah menurutnya lebih menyarankan dilakukan simulasi setingkat pilkada di beberapa daerah percontohan terlebih dahulu. Misalnya memilih daerah perkotaan yang infrastruktur dan sumber daya manusianya bisa disiapkan dengan cepat. Selain itu, daerah perkotaan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi lebih tinggi.
Dengan mengambil beberapa daerah sebagai pilot project, menurutnya, baru bisa dilakukan evaluasi apakah pemilu elektronik bisa diterapkan secara nasional. "Rencana kami, diprioritaskan dulu untuk kota atau kabupaten yang sudah maju. Kalau sekaligus semuanya tahun depan, saya kira belum bisa," katanya.
MENKO PUAN MINTA KEMENDAGRI STOP E-KTP SEMENTARA UNTUK DIEVALUASI
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Parent Category: Kependudukan
- Category: EKTP
- Published: 04 November 2014
- Created: 04 November 2014
- Hits: 1051
User Rating: 0 / 5
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta Kemendagri menghentikan sementara pembuatan e-KTP guna mencocokkan data penerima program 'kartu sakti' Jokowi-JK. Menurut Puan, efektifitas e-KTP perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan.
"Dalam sidang kabinet saya minta Pak Mendagri sampai hari ini e-KTP distop dulu untuk dievaluasi berjalan baik atau tidak, setelah itu diteruskan lagi. Itu untuk validitas data-data keluarga (penerima KIP, KIS dan KKS)," ujar Puan saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).
Puan mengatakan sampai dengan hari ini pihaknya masih menggunakan data penerima kartu-kartu itu dari BPJS.
"Sampai hari ini pakai data BPJS. Tapi dalam rakor kemarin saya minta Mendagri melakukan pembaruan data sesuai e-KTP yang ada," pungkas perempuan yang mengenakan terusan kebaya berwarna cokelat itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi hari ini resmi sudah meluncurkan 3 kartu dalam rangka merealisasikan Program Keluarga Produktif. Ketiga kartu yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu diluncurkan di 5 kantor pos yang tersebar di Jakarta.
"Saya minta Mendagri dalam penyalurannya saat presiden launching KIP, KIS dan KKS, kita tes apakah di kantor pos bisa mencairkan kartunya sesuai yang kita harapkan begitu juga di bank Mandiri," terangnya.
Ke depannya, puteri Megawati Soekarnoputri ini bersama jajaran kementerian di bawahnya akan melakukan monitoring ketat terhadap penyaluran 'kartu sakti' tersebut agar tepat sasaran.
Sumber: detiknews.com
