-
Details
-
Written by Peter Noviandy
-
Category: Berita
-
Published: 02 December 2014
-
Created: 02 December 2014
-
Hits: 3478
Ditulis pada 01 Desember 2014 17:31 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pencetakan KTP elektronik dilanjutkan. Setelah sempat dihentikan karena Kemengterian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan sejak tahun 2011 tersebut.
"(KTP-el) jalan terus, yang KPK biar diteruskan KPK. Yang kami jalan terus. Pencetakan jalan, kami kontrol," kata Tjahjo di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12).
Menurut Tjahjo, pencetakan KTP-el tidak bisa dihentikan. Lantaran setiap hari masyarakat membutuhkannya untuk keperluan sehari-hari. Tidak hanya berhubungan dengan pelayanan kependudukan. Tetapi juga untuk aktivitas lain, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga migrasi.
Pada November lalu, Tjahjo mengatakan, penghentian pencetakan KTP-el diperpanjang. Moratorium yang mulanya ditargetkan Kemendagri selama November, diperpanjang hingga Januari 2015.
"Penghentiannya diperpanjang, sampai Januari. Ya (karena) merombak, pengecekan sampai tuntas, menyangkut keamanan, data-data yang tidak benar, membersihkan semua," jelasnya.
Beberapa hari setelah dilantik sebagai Mendagri Kabinet Kerja, Tjahjo mengatakan evaluasi program e-KTP karena dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurut Tjahjo terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, ada dugaan database kependudukan secara elektronik tidak akurat.
Banyak data kependudukan ganda, bahkan memiliki lebih dari satu E-KTP. Tidak sedikit pula penduduk yang sudah meninggal, namun masih tercatat dalam data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih.
Kedua, masalah distribusi fisik E-KTP. Tjahjo mengatakan, banyak laporan yang menyebutkan beberapa daerah belum mendapatkan hasil cetakan KTP yang sudah direkam. Ketiga, belum adanya standar operasional kerja yang seragam. Sehingga setiap daerah menafsirkan arahan pusat secara berbeda.
Masalah keempat yang harus dievaluasi, lanjutnya, menyangkut sistem dan spesifikasi pencatatan dan perekaman yang digunakan. Tjahjo menginginkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis sentral dan terpadu.
