Layanan Administrasi Kependudukan yang tidak membutuhkan pengantar RT/RW

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia
Nomor 471/5319/SJ
Tanggal 25 Juni 2019


DAFTAR LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2019

1. Daftar layanan administrasi kependudukan yang membutuhkan pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan:
   1. Pencatatan Biodata Penduduk, bagi:
      1. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      2. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
      3. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
2. Daftar layanan administrasi kependudukan yang tidak membutuhkan pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan:
   1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
   2. Penerbitan Karta Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
   3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
   4. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Surat Keterangan Pindah);
   5. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
   6. Pencatatan Kelahiran;
   7. Pencatatan Lahir Mati;
   8. Pencatatan Perkawinan;
   9. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
   10. Pencatatan Perceraian;
   11. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
   12. Pencatatan Kematian;
   13. Pencatatan Pengangkatan Anak;
   14. Pencatatan Pengakuan Anak;
   15. Pencatatan Pengesahan Anak;
   16. Pencatatan Perubahan Nama;
   17. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
   18. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
   19. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
   20. Pencatatan Pembatalan Akta; dan
   21. Penerbitan kembali dokumen kependudukan karena hilang, rusak atau perubahan data.